kemenag

Sekjen: Tahun Politik, Kemenag Perkuat Moderasi Agama

Jakarta (ikhlasberamalnews.com) – Momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar di tahun 2018 dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ada suasana politik yang berbeda, ada penguatan-penguatan keberagamaan, tapi problemnya ada juga upaya menihilkan yang lain. Ini memicu sekat-sekat di masyarakat, implikasi lainnya, adanya pertarungan-pertarungan, di antaranya melalui hoax.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam saat menjadi panelis dalam Forum Diskusi Aktual dengan bahasan Sinergitas Pemerintah dengan Majelis-Majelis Agama dan Ormas Keagamaan dalam Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (06/02).

Hadir menjadi panelis lainnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi. Tampak hadir Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Ditjen Bimas Buddha Supriyadi, Direktur Penais Khoiruddin, Kapus PKUB Feri Meldi, Kapus Bimbingan dan Pendidikan Konghuchu  Mudhofier, dan pimpinan majlis-majlis agama.

Menurut Nur Syam, Hoax akan mewarnai pilkada 2018, ada sebagian yang mengambil manfaat, misal adanya produsen hoax. Hal menarik lainnya, sambungnya, di tahun 2018 akan mengedepan politisasi SARA yang dinilai akan menguat, politisasi kesenjangan, ini juga akan diangkat oleh kelompok anti kemapanan, anti NKRI, dan lainnya.

“Kita memperkuat moderasi agama. Kemenag menggunakan istilah moderasi agama, ini tidak hanya anti radikalisme, terorisme, tapi juga menarik dari kalangan kiri ke tengah. Ini saya kira perlu digalakkan melalui gerakan moderasi agama. Dalam rakernas Kemenag beberapa waktu lalu, seluruh unit eselon I Kemenag harus memiliki program moderasi agama dalam berbagai macam coraknya,” ucap Nur Syam.

Dikatakannya, ada tiga hal dalam gerakan moderasi agama yang dilakukan Kemenag. Pertama, bimbingan keagamaan, ini  dilakukan oleh penghulu, mereka yang langsung memiliki relasi ke masyarakat.

“Penghulu merupakan garda terdepan dalam gerakan ini, karena mereka lebih dekat dengan masyarakat,” ucapnya.

Kedua, kerjasama dengan tokoh agama. Menurutnya, ini juga sangat penting, tokoh agama dinilai memahami lebih baik peta wilayah masing-masing. Mereka akan menjadi detektor dini  kemunculan pemahaman keagamaan radikal di wilayah masing-masing.

Ketiga, melalui pendidikan keagamaan, melalui buku-buku keagamaan. Diakuinya, seringkali kita kecolongan, materi ajar yang disusun melenceng dari arah sebenarnya seperti masalah khilafah.

“(Untuk mengantisipasi ini) Kemenag selanjutnya membentuk lembaga pentashih buku ajar, ini dalam rangka mewaspadai adanya hal yang tidak relevan dengan tujuan kita,” kata Nur Syam.

Panelis lainnya, Masduki menyampaikan, di tahun politik ini sudah  sewajarnya kita mempertahankan kedamaian dan pluralitas sebagai sebuah paham yang kita hayati bersama.

“Mari kita pelihara, jangan terganggu oleh kekuatan politik praktis,” ucap Masduki.

Ia juga mengajak dan mendorong untuk menggaungkan literasi internet yang produktif, misal untuk advokasi keagamaan, juga pendidikan politik. I

“Dalam tahun ini politik potensi hoax akan berjalan, hoax sebagai industri dalam demokrasi akan terjadi, tugas kita mengeremnya,” ujarnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo dalam kesempatan sama mengatakan, dalam menghadapi perang hoax, dibutuhkan kerjasama dan sinergi seluruh kementerian/lembaga (K/L) sinergi.

“Potensi di setiap K/L harus disinergikan maksimal menghadapi hoax, sinergi ini harus kita bangun,” ujar Soedarmo.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: