kemenag

Kemenag Gelar Halaqah Optimalisasi Peran Pesantren dalam Jaminan Produk Halal

Demak (ikhlasberamalnews) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali mengadakan dialog antara ulama dan umara, membahas hal ihwal terkait jaminan produk halal. Bekerjasama dengan Pesantren Futuhiyyah Mranggen dan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), halaqah digelar Sabtu (24/08), di Demak. 

Halaqah ini mengangkat topik bahasan optimalisasi peran pesantren dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di lingkungan pondok pesantren. Membuka halaqah, pengasuh Ponpes Futuhiyyah KH Muhammad Hanif Muslich menyatakan sangat mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh pemerintah berdasarkan amanat UU No 33 tahun 2014. 

“Masyarakat dan umat Islam khususnya sangat berharap produk yang kita makan setiap hari adalah produk yang halalan thoyyiban, bahkan halalan thoyyiban dan juga mubarokan,” jelasnya.  

“Jaminan produk halal sebagai amanat Undang-undang (UU JPH) wajib kita dorong, sehingga masyarakat kita ini mengkonsumsi produk yang benar-benar halalan thoyyiban dan juga mubarokan,” tambahnya.  

Hal senada diungkapkan Kepala BPJPH, Sukoso. Menurutnya, lahirnya sertifikasi halal di Indonesia memang berangkat dari kebutuhan jaminan halal yang sangat diperlukan oleh masyarakat kala itu. Dengan lahirnya UU JPH pada 17 Oktober 2014, maka pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum jaminan produk halal di Indonesia. Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dalam kehidupan sehari-hari. 

Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan, UU JPH merupakan salah satu perwujudan amanat UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks itu, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.  

Lebih lanjut, Mastuki menerangkan bahwa penyelenggaraan JPH juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. “Dengan adanya label halal yang menandakan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal, maka produk tersebut memiliki nilai tambah. Nilai tambah tersebut penting karena sebagai plus-value tentu memperkuat daya saing produk dalam perdagangan global yang kompetitif sekarang ini,” imbuhnya.

Pentingnya penyelenggaraan JPH ini menuntut keterlibatan banyak pihak. Selain BPJPH, penyelenggaraan JPH setidaknya melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiganya memiliki peran vital yang saling berkaitan satu sama lainnya. “MUI memiliki kewenangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan JPH, yaitu dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk, sertifkasi auditor halal dan akreditasi LPH,” terangnya.  

Mastuki menjelaskan pula bahwa LPH merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Untuk mendirikan LPH, ada sejumlah persyaratan yang diatur undang-undang. 

Sejalan hal ini, Kyai Hanif berharap pesantren dapat berperan dengan mendirikan LPH. Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya bekerjasama dengan perguruan tinggi. Harapannya, di Jawa Tengah setidaknya ada sepuluh LPH yang didirikan oleh pesantren. “Kami berharap setelah ini ada hasil dari pertemuan ini, minimal di Jateng ada sepuluh LPH dari pesantren, dan sepuluh juga LPH di Jatim, mungkin juga ada sepuluh di Jabar.” harapnya.  

Mantan Rektor UIN Malang, Imam Suprayoga juga sepakat dengan hal itu. Menurutnya, pesantren juga memiliki peluang strategis untuk menjadi Pusat Kajian Halal atau Halal Center. Sebagai rujukan, pesantren dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar halal dalam kehidupan sehari-hari.  

Imam juga mengatakan bahwa kiprah pesantren dalam JPH dengan mendirikan LPH atau Pusat Kajian Halal merupakan gagasan yang akan disambut baik ulama. “Sangat setuju. Para kyai pasti bisa. Hanya saja kapan dimulai dilaksanakannya. Saya yakin ini akan menjadi hal yang luar biasa dan ummat menjadi lebih mantab dengan hal ini. Apalagi halal memang sudah mendunia. Dan halal membuka lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa.” tegasnya.

Assiten Deputi Pembinaan Umat Beragama Kementerian PMK Sahlan Masduki Syamhudi menyatakan, lahirnya regulasi JPH menjadi momentum bagi pesantren untuk membangun bangsa. Implementasi JPH sangat penting dan strategis. Hanya, saat ini ada tantangan besar karena perlu ada ketersediaan LPH dan auditor yang tersertifikasi MUI di setiap kabupaten/kota. Dalam hal ini ulama dan kyai dapat berperan. 

Sahlan berharap MUI pusat atau daerah segera mempublikasikan kisi-kisi muatan standar uji kompetensi calon auditor halal. MUI juga dapat segera menyiapkan asesor, instruktur, untuk memberikan materi pelatihan calon auditor halal. Diklat diselenggarakan BPJPH dan MUI, bekerjasama dengan perguruan tinggi, serta ormas-ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Terkait pendirian LPH, Sahlan meminta BPJPH segera mempublikasikan persyaratan pendirian LPH dan auditor halal untuk disampaikan kepada K/L terkait, masyarakat, dan pesantren. (BPJPH)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: