kemenag

Diklatpim, Aktivis Mahasiswa PTKI Diberi Penguatan Moderasi

Semarang (ikhlasberamalnews) — Sebanyak 80 aktivis mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)  mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim). Acara ini digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag bekerjasama dengan UIN Walisongo, Semarang.

Dibuka Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi, Diklatpim ini berlangsung secara online dari 20-26 Desember 2020 dan dilanjutkan secara offline 28-30 Desember 2020 dengan total 70 Jam Pelajaran. Hadir sebagai narasumber antara lain Sekum Muhammadiyah Abdul Mukti, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Marzuki Wahid, Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhoi.

Para aktivis mahasiswa ini memperoleh materi penguatan moderasi beragama. Abdul Mukti misalnya, menggarisbawahi masalah tasamuh (toleransi) sebagai ajaran ketuhanan yang telah termaktub dalam Al-Quran maupun perilaku Nabi Muhammad Swt. Menurutnya, toleransi menjadi salah satu wujud dari moderasi beragama di tengah-tengah kemajemukan bangsa.

“Kemajemukan (pluralitas), keberagaman (diversity, ta’addudiyah), dan istilah lainnya adalah sesuatu yang terjadi atas kehendak dan sesuai dengan hukum-hukum Allah (sunnatullah),” jelas Mukti, Senin (21/12).

“Pluralitas itu ditandai oleh adanya perbedaan basyariah (fisik), insaniah (intelektual), dan diniyyah (keagamaan) yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, ilmiah, dan amaliah,” lanjut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Mukti lalu menerangkan ciri-ciri tasamuh sebagai bekal menjadi insan moderat, yaitu: memahami dan menyadari adanya perbedaan. “Aku-dia; kami-mereka; in-group-out-group termasuk dalam hal ini memahami titik perbedaan dan persamaan beserta sebab-sebabnya,” demikian Mukti memaparkan ciri pertama.

Ciri kedua, orang yang tasamuh akan menghormati perbedaan sebagai sebuah keyakinan dan pilihan yang bersifat pribadi. Dia tiidak akan mencela, menyalahkan, merendahkan, mengafirkan, atau memaksakan kehendak kepada orang atau pihak lain.

Ciri kertiga, lanjut Mukti,  menerima eksistensi mereka yang berbeda dengan tetap menjaga dan mempertahankan keyakinan dan identitas pribadi atau kelompok. “Memberikan kesempatan, mengakomodasi, dan memfasilitasi mereka yang berbeda untuk dapat melaksanakan keyakinan dan memelihara identitas,” jelas Mukti terkait ciri keempat.

Terakhir, kata Mukti, mau bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama dan hal-hal yang bermanfaat bagi khalayak. Orang tasamuh akan menjunjung tinggi kesepakatan kolektif untuk membangun kerukunan, kedamaian, dan kemajuan bersama.

“Tasamuh memungkinkan adanya ta’awun, kooperasi, kolaborasi, tolong menolong, gotong-royong, kemitraan, bentuk-bentuk mu’amalah untuk kemaslahatan umum,” tuturnya.

Marzuki Wahid lebih menekankan aspek kesesuaian antara Pancasila dengan maqasid syari’ah. Menurutnya, wajah beragama yang yang intoleran, ekstrem, hingga teror, tidak sesuai dengan prinsip tujuan kehadiran agama atau maqasid al-syari’ah.

Marzuki justru menegaskan, dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, rumusan Pancasila sudah sesuai dengan nilai-nilai maqasid syari’ah.

Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) ini menegaskan maqasid syari’ah adalah tujuan tertinggi dari syari’ah berupa rahmat, hikmah (kebijaksanaan), dan kemaslahatan. Karenanya, seorang muslim apalagi pemimpin, harus bisa menciptakan rasa aman kepada seluruh komponen bangsa tanpa kecuali. Dia harus memperkokoh kualitas agamanya dan menebarkan kemaslahatan, rahmat dan kebijaksanaan bagi semua.

“Dalam situasi, kondisi dan dimanapun berada seorang muslim yang baik harus menjadi rahmat bagi manusia dan alam sekitarnya,” ujar Marzuki mengutip Ibnu Qayyim al Zaujiyyah.
Beberapa ulama kontemporer seperti Ibnu Asyur dan Jasser Auda, kata Marzuki, mengembangkan maqasid syari’ah kepada prinsip-prinsip ta’awun (saling tolong menolong), rahmah (saling mengasihi), adil, kesetaraan, solidaritas, toleransi, kemerdekaan, persaudaraan, kehormatan sebagai prinsip hak asasi manusia. Marzuki juga memaparkan lima hak dasar manusia, yakni memelihara agama (hifd al-din), memelihara jiwa (hifd al nafs), memelihara keturunan (hifd al-nasl), memelihara harta (hifd al-mal), dan memelihara akal (hifd al-aql).

“Kelima konsep maqasid tersebut menjadi prioritas utama dalam beramaliyah termasuk berbangsa dan bernegara di Indonesia,” tegasnya.

Bahasan tentang Pancasila dan Islam diurai lebih mendalam oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dia menegaskan bahwa Pancasila adalah anugerah terbesar, tidak hanya bagi bangsa ini tetapi juga bangsa-bangsa di dunia pada abad 20. Pasalnya,  Pancasila sebagai idiologi bangsa diakui juga oleh bangsa-bangsa lain di belahan dunia.

“Nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama karena digali oleh the founding father bangsa sebagai sebuah kesepakatan bersama,” tegas Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini.

Lebih lanjut, Yudian menjelaskan, republik ini dibangun dengan dasar persatuan semua elemen bangsa. Itu menjadi salah satu sila dalam Pancasila sebagai sebuah pengakuan atas berbagai keragaman.

Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga ini menyebutkan tiga alasan umat Islam Indonesia harus mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pertama, spirit perjuangan kemerdekaan meniscayakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Kedua, adanya legitimasi hukum (Islam) mengenai ijma‘ bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Alasan ketiga, lanjut Yudian Wahyudi, adalah pengakuan hukum internasional bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia didasarkan pada semangat persatuan yang dibingkai oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Yudian berpesan kepada mahasiswa agar menjaga semangat persatuan sebagai warga bangsa. “Pada saat mewujudkan Indonesia merdeka, tidak ada pemisahan antara kelompok religius, terutama Islam dan nasionalis, semua bersatu berjuang mewujudkan kemerdekaan,” katanya.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhoi meminta aktivis mahasiswa responsif terhadap hak-hak perempuan. Dosen Ma’had Aly Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo ini menegaskan bahwa visi utama ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan mengembalikan kemanusiaan manusia (insaniyatu al-insan).

“Islam diyakini sebagai agama kemanusiaan (din al-insaniyah) yang melindungi hak-hak asasi perempuan,” terangnya.

Menurutnya, Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan pada Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan di Beijing 1995 yang menghasilkan “Declaration and the Beijing platform for Action- BPFA”. Namun, sekalipun telah ada instrumen HAM Nasional dan Internasional, masih banyak terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan perkosaan sistematis.

Komisioner dua periode dan Doktor lulusan UIN Sunan Ampel ini mengajak bangsa Indonesia, terutama mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, ikut berpartisipasi mengatasi ketimpangan, ketidakadilan dan pemahaman keislaman yang bias gender.

“Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan juga harus dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan,” tandasnya. (ME/RB)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: