kemenag

BPJPH Susun Regulasi Sertifikasi Halal

Jakarta (Kemenag) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas regulasi sertifikat halal. Regulasi ini berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengajuan Pendaftaran dan Pembaruan Sertifikat Halal.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah mengatakan aturan tentang pendaftaran dan pengajuan sertifikat ini disusun berbasis pada prinsip ketepatan, kesesuaian, kecepatan, keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan pelindungan. Selain itu, lanjut Aminah,  prinsip efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas dalam memperoleh sertifikat halal dalam pelaksanaan tugas sertifikasi halal juga perlu dibangun oleh BPJPH.

Untuk mendapat rancangan terbaik,  BPJPH menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama unit kerja terkait di internal Kementerian Agama. Kegiatan yang berlangsung 20 – 22 September 2018 di Jakarta ini dihadiri Staf Ahli Menteri Agama, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Tim Teknis Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro Ortala, Biro Humasdatin, Bimas Islam, dan beberapa unit kerja lainnya di Kementerian Agama Pusat. 

Aminah mengatakan,  pelaksanaan sertifikasi halal nantinya diselenggarakan secara sinergis oleh BPJPH dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Prosesnya dilakukan secara manual dan online melalui sistem informasi manajemen halal yang dibangun Kementerian Agama.

“Untuk memeriksa produk pada saat proses sertifikasi, dibutuhkan LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian di tempat produksi dan penetapan keputusan penetapan halal produk melalui sidang fatwa MUI,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/09).

Siti Aminah menambahkan, kehadiran BPJPH merupakan amanat dari UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan PMA No. 42/2014, badan penyelenggara jaminan produk halal merupakan satuan kerja setingkat eselon I di Kementerian Agama.

Sertifikasi halal diselenggarakan karena negara wajib memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kewajiban itu tidak hanya untuk masyarakat muslim semata, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Penyusunan regulasi sertifikat halal wajib dilaksanakan dan diselesaikan karena merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang JPH dan menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya pelaku usaha ketika mengajukan sertifikasi halal produk,” jelasnya. (Adi)

Source link

About the author

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment



smallseotools.com

%d bloggers like this: